menteri dalam negeri adalah. Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. menteri dalam negeri adalah

tirto. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah. Jenderal Gatot Subroto Kav. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, (sebelumnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau disingkat Kemenko Kesra) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasiMenteri negara Indonesia. NPPP dan NPH ditandatangani. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dewan Kerajinan Nasional ( DEKRANAS ), adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha. Reviu. Departeman Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementrian Dalam Negeri yang diwujudkan pada masa Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri adalah unsur pendukung di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini. Jenderal Polisi . Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 9 April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh. Menurut informasi ini adalah serangan teroris. JAKARTA – Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan. 3. 2. Kabinet ini diumumkan pada 17 Maret 1993 dan resmi dilantik pada 19 Maret 1993 dan masa baktinya berakhir pada 11 Maret 1998. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERTURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA. 05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Aziz Sheikh Fadzir. Menteri yang bertanggungjawab bagi portfolio ini kini ialah Datuk Seri Saifuddin Nasution . pemerintahan dalam negeri. 17. Retno Lestari Priansari Marsudi. Peraturan Menteri Dalam Negeri. dilakukan melalui pengalokasian dan pembelian PDN dalam jumlah dan persentase besar dari DIPA masing-masing K/L. penataan. 11. 9. Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah seluruh satuan organisasi Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri dan seluruh satuan organisasi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP . Kabinet Presidensial ini dibentuk pada 2 September 1945 oleh Presiden Soekarno. dengan rahmat tuhan yang maha esa . , Ph. Nama Departemen dipakai berkomunikasi dengan dikeluarkannya surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1969 No. go. Kementerian Luar Negeri adalah institusi resmi dan formal dalam setiap negara yang menjalankan tugas dan fungsi politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Surat permohonan persetujuan ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Ketua LPND atau pejabat yang ditunjuk. 8 Gambir Jakarta Pusat 10110 | Telp. Komponen pembina program dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri TA. 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022). Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERJALANAN KE LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Berkaitan dengan pertanyaan kedua Anda, untuk mengetahui mengapa triumvirat menteri tersebut (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan) yang berwenang melaksanakan tugas kepresidenan apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, ada perlunya kita meninjau sejarah perumusan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal. Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga. 2. BAB II . 3. 11. 2. Sumber wikipedia. Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245). di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah. Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. 35. meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2014/NO. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tito Karnavian pada tanggal 1 April 2022 dan diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto pada tanggal 13 April 2022 di Jakarta. Menteri Dalam Negeri agar meneruskan arahan ini kepada para Gubernur/Walikota/Bupati seluruh Indonesia;. go . A. KSDD; b. Ditunjuk oleh. Hadi Tjahjanto: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (menggantikan Sofyan. Saifuddin Nasution. Memperhatikan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Ruang lingkup Peraturan. 12. Kala itu, Kementerian Dalam Negeri disebut sebagai Departemen van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri. Kabinet Presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi. Atlas. Berdasarkan amanah Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB yang merupakan lembaga non kementerian setingkat menteri yang mempunyai fungsi meliputi perumusan penetapan dan pengoordinasian pelaksanaaan. Penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Pemerintah dan pemerintah daerah. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit adalah Perangkat Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Menteri dalam negeri indonesialambang kementerian dalam negeribendera kementerian dalam negeripetahanatito karnaviansejak 23 oktober 2019ditunjuk olehpresiden. Mereka yakni Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Menteri Investasi, serta Nadiem Makarim yang dipercaya menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Sabtu, 16 September 2023 Caribahwa setelah menyatakan Kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat. Adalah Portal Data Terpadu Kemendagri yang menyajikan data-data dari seluruh Satuan dan Unit Kerja di Kemendagri. , ttd WIDODO AS. Kuasa usaha mendapatkan hak dan kekebalan yang sama dengan duta besar biasa. 17. Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. NOMOR 1 TAHUN 2010 . A. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Inspektorat Jenderal (disingkat Itjen) adalah unsur pengawas pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian. Inilah daftar nama menteri dan wakil menteri pada Kabinet Indonesia Maju setelah Jokowi melakukan reshuffle kabinet, Rabu (15/6/2022). Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Peraturan Daerah yang selanjutnya. Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 320,118,000. Beliau adalah seorang pensiunan hakim agung di Mahkamah Agung yang kemudianPermohonan ditujukan kepada Presiden, untuk perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara, Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala LPND, dan Gubernur. Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN. Sejak 23 Oktober 2019, posisi tersebut dijabat oleh Tito Karnavian. Kabinet Sjahrir I. Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; Mengingat : 1. BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 Pasal 2 (1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD. Unit Layanan Administrasi. Kementerian Dalam Negeri ( Tulisan Jawi: كمنترين دالم نڬري; singkatan KDN) ialah sebuah kementerian dalam kerajaan persekutuan Malaysia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN:. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (disingkat Kemendag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. 3. tunjangan. Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pasal 2 Kode Etik ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk: - 4 - a. 144, peraturan. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota; 19. [1] Pembentukannya dapat secara formal atau informal, dan meskipun biasanya ketiganya berkedudukan sama di atas kertas, tetapi. badan hukum; atau b. Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 ayat (3), Bidang. 2. Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah mengalami perubahan seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan (menggantikan Muhammad Lufti) 2. D. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 18 T ahun 2002. Kementerian Dalam Negeri adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri. Ditunjuk oleh. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;. 13. com - Setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam Panduan ini yang dimaksud dengan: a. bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil dalam Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas. urusan pemerintahan dalam negeri. Download. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas. 611, peraturan. hu NOMOR 1 TAHUN 2023-ta TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. WEBSITE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai asas, prinsip, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, termasuk penganggaran, pelaksanaan,. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota. Liputan6. Hermila A. Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai. 34. Menteri merupakan bagian dari kabinet. 134, BN. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Wajib Pajak dalam negeri. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Total ada 6 wajah anyar dalam daftar nama menteri dan kabinet baru Jokowi. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN:. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota. Menteri Dalam Negeri adalah jabatan dalam pemerintahan negera yang berdaulat dengan tanggung jawab untuk urusan politik, keamanan dalam negeri, dan imigrasi. Di beberapa negara Menteri Dalam Negeri juga memiliki. Pasal 11 Peserta Diklat Pimpemdagri. Selamat Memperingati HUT Ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kernenterian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Badan Litbang Kernendagri adalah satuan unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. 1. penggunaan produk-produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama yang dihasilkan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Kementerian/Lembaga Teknis Pengampu yangPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat memberikan sambutan dalam pengarahan kepada para menteri,.